Banjarmasin, Refrensi.id — Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Pemuda Islam serta Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (29/1/2026) pagi.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar anggota DPRD Kota Banjarmasin lebih proaktif dan serius dalam menangani persoalan banjir yang hingga kini masih rutin terjadi setiap tahun.
Mereka menilai upaya penanganan banjir selama ini belum dilakukan secara maksimal dan cenderung bersifat seremonial tanpa solusi konkret. Melalui orasi, massa meminta DPRD tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi mampu menghadirkan langkah nyata agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa banjir yang terus berulang telah mengganggu aktivitas warga dan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
“Setiap tahun warga selalu kebanjiran, aktivitas lumpuh, ekonomi terganggu, tapi solusi nyata belum juga terlihat. Kami minta DPRD jangan hanya bicara, tapi hadir dengan bukti dan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah banjir ini,” tegasnya.
Selain itu, massa juga menilai kinerja anggota DPRD selama ini terkesan lamban dan kurang responsif dalam merespons keluhan masyarakat terkait banjir. Mereka meminta wakil rakyat lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak.
Tak hanya menyoroti persoalan banjir, massa turut mengkritik kebiasaan anggota DPRD yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan anggaran negara. Menurut mereka, anggaran tersebut seharusnya lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya penanganan banjir.
“Anggaran perjalanan dinas seharusnya bisa dialihkan untuk program penanggulangan banjir yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.
Selain menggelar aksi di DPRD Kota Banjarmasin, massa juga melanjutkan unjuk rasa ke depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, mereka turut menyoroti maraknya aktivitas pertambangan batu bara serta penebangan hutan yang dinilai memperparah bencana banjir di Kalimantan Selatan.
Massa meminta DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan dan perusakan lingkungan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam demi meminimalisasi risiko bencana banjir di masa mendatang.





+ There are no comments
Add yours