PELAIHARI, Refrensi.id – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) kembali turun langsung ke lapangan dalam rangka menindaklanjuti persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kali ini, peninjauan dilakukan di Desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, Senin (2/2/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Panggung Baru dengan PTPN IV Regional V.
Dihubungi melalui telepon pada Rabu (4/2/2025), Yoga menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat kondisi faktual sekaligus mengumpulkan data sebagai dasar dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Upaya ini merupakan langkah konkret DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjamin hak-hak masyarakat,” ujar Yoga.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi I DPRD Tala turut didampingi sejumlah instansi terkait, di antaranya Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Tala, unsur tata ruang PUPR, pemerintah kecamatan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), pemerintah desa, serta aparat keamanan dari Polres, Polsek Pelaihari, dan Babinsa setempat.
Dari hasil peninjauan, terdapat tiga poin yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama dan akan dibahas kembali pada pertemuan lanjutan di Kantor DPRD Tala pekan depan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah penetapan batas lahan guna memastikan tanah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tanah sporadik milik masyarakat yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) dapat diusulkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Selain itu, disepakati pula pentingnya komitmen bersama antara pihak PTPN, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat dalam menyediakan ruang serta pembinaan bagi lahan gembala.
“Lahan gembala seluas 12 hektare tersebut hingga saat ini masih dimanfaatkan masyarakat setempat untuk program ternak terintegrasi di area kebun PTPN,” jelasnya.
+ There are no comments
Add yours