Rudy Heriyadi Soroti Banyaknya Pokir Belum Terealisasi, Warga Pertanyakan Tindak Lanjut Aspirasi

BANJARMASIN, Refrensi.id – Kegiatan serap aspirasi (reses) yang rutin dilaksanakan anggota DPRD Kota Banjarmasin kembali menyoroti persoalan belum optimalnya realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Di tengah banyaknya usulan baru yang disampaikan masyarakat, warga justru mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang telah mereka sampaikan pada reses tahun-tahun sebelumnya namun hingga kini belum terealisasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat tidak hanya berharap aspirasinya didengar, tetapi juga diwujudkan melalui program pembangunan pemerintah daerah. Berbagai usulan yang telah masuk dalam pokir DPRD dinilai masih banyak yang menunggu realisasi.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Rudy Heriyadi, mengakui pertanyaan mengenai realisasi aspirasi hampir selalu disampaikan warga dalam setiap kegiatan reses yang digelarnya. Menurutnya, masyarakat kini menginginkan kepastian bahwa usulan yang telah diperjuangkan benar-benar ditindaklanjuti.

“Warga sering bertanya kepada kami, kapan aspirasi yang dulu mereka usulkan bisa direalisasikan. Ini menjadi pertanyaan yang wajar karena mereka ingin melihat hasil nyata, bukan hanya sekadar dicatat saat reses,” ujar Rudy.

Politisi Partai Golkar itu menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus beban moral bagi anggota dewan. Sebab, setiap aspirasi yang dihimpun melalui reses telah melalui proses dan diperjuangkan agar masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD, namun pada akhirnya tetap bergantung pada kebijakan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasinya.

“Ketika masyarakat menyampaikan usulan berulang kali tetapi belum terealisasi, tentu muncul kesan bahwa aspirasi mereka hanya didengar tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Rudy menegaskan reses tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas untuk memenuhi kewajiban konstitusional anggota dewan. Menurutnya, keberhasilan reses harus diukur dari seberapa banyak aspirasi masyarakat yang benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan daerah.

“Kalau setiap tahun masyarakat menyampaikan persoalan yang sama karena belum terselesaikan, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” tegasnya.

Ia pun meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap pokok-pokok pikiran DPRD karena seluruh usulan tersebut merupakan hasil penyerapan langsung dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Pokir bukan sekadar daftar usulan. Di dalamnya ada harapan masyarakat yang menunggu jawaban. Karena itu perlu ada komitmen kuat agar aspirasi yang sudah lama diperjuangkan tidak terus tertunda tanpa kepastian,” pungkas Rudy. L