Jakarta, Refrensi.id – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kebutuhan nelayan pesisir dengan bergerak cepat melakukan audiensi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Senin (18/5/2026). Langkah ini diambil untuk mencari solusi atas persoalan distribusi BBM solar subsidi yang selama ini menjadi keluhan utama nelayan di wilayah pesisir Tanah Laut.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar, didampingi Wakil Ketua DPRD Muslimin, Ketua Komisi II H Agus Prasetya B, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Turut hadir kepala desa dan perwakilan nelayan pesisir yang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam pertemuan dengan pihak KKP RI yang diwakili R Tono Amboro selaku Perencana Ahli Madya Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap, DPRD Tala menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan nelayan, khususnya terkait distribusi solar subsidi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas melaut dan pendapatan masyarakat pesisir.
Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar mengatakan, persoalan distribusi BBM subsidi harus segera mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan.
“DPRD Tala hadir untuk memastikan aspirasi nelayan benar-benar diperjuangkan. Distribusi solar subsidi ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir agar aktivitas melaut tetap berjalan,” ujarnya.
Selain persoalan BBM subsidi, DPRD Tala juga membahas berbagai kendala lain yang dihadapi nelayan, mulai dari legalitas perizinan kapal hingga program pengembangan kawasan pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B menjelaskan, legalitas kapal nelayan menjadi salah satu faktor penting dalam penyaluran BBM subsidi. Saat ini, kata dia, baru sekitar 20 hingga 30 persen nelayan yang memiliki izin lengkap sehingga distribusi solar subsidi masih terbatas.
“Kondisi ini memicu permainan harga di lapangan karena suplai terbatas dan belum semua nelayan memiliki izin resmi,” jelas Agus.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Tala juga mempertanyakan program SIAP MELAUT serta Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar masyarakat pesisir di Tanah Laut dapat memperoleh manfaat maksimal dari program pemerintah pusat.
Agus menyebut, dari hasil pembahasan sementara terdapat tiga desa di Tanah Laut yang dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan program KNMP yang bertujuan meningkatkan kualitas kawasan pesisir menjadi lebih modern, bersih, produktif, dan sejahtera.
Di tengah agenda tersebut, DPRD Tala juga merespons aksi damai gabungan mahasiswa dari Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut yang berlangsung di Gedung DPRD Tala pada hari yang sama.
Agus menjelaskan, ketidakhadiran anggota dewan di kantor saat aksi berlangsung disebabkan seluruh pimpinan dan jajaran Komisi II tengah menjalankan agenda kerja di KKP RI untuk memperjuangkan persoalan yang sama, yakni distribusi BBM solar subsidi bagi nelayan.
“Kami sedang berada di KKP RI membahas langsung persoalan solar subsidi bagi nelayan. Jadi bukan menghindari aspirasi, justru DPRD Tala sedang memperjuangkan solusi di tingkat pusat,” tegasnya.
Menurut Agus, DPRD Tala saat ini fokus memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan, tetap terpenuhi di tengah potensi terganggunya pasokan BBM akibat kondisi global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz.
+ There are no comments
Add yours