PELAIHARI, Refrensi.id – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerind) Tala guna mengevaluasi kinerja serta realisasi program pada triwulan pertama tahun 2026.
Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana serta penggunaan anggaran dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Tala, H. Arkani S.Pd., M.Si., menegaskan evaluasi tersebut penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan anggaran dimanfaatkan secara tepat.
“Evaluasi ini penting agar pelaksanaan program tepat sasaran dan penggunaan anggaran benar-benar efektif,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 Disnakerind Tala mengelola total anggaran sebesar Rp23,87 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari pagu utama Rp20,78 miliar serta tambahan dari UPT Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp3,08 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah bidang, meliputi kesekretariatan, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (P2TK), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK), Bidang Perindustrian, serta UPT BLK.
Namun hingga memasuki triwulan pertama, realisasi serapan anggaran masih berada di kisaran 5 persen. Rendahnya serapan ini disebabkan sebagian besar program masih dalam tahap perencanaan dan persiapan.
Meski demikian, terdapat program yang menunjukkan progres signifikan, yakni jaminan sosial ketenagakerjaan di bawah Bidang HIJSTK. Dari total pagu Rp5,22 miliar, sekitar Rp5,15 miliar telah terealisasi untuk menjamin 25.000 pekerja di Tanah Laut.
Di sisi lain, Bidang Perindustrian masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama akibat kebijakan efisiensi. Kondisi ini berdampak pada pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang saat ini masih terbatas pada pelatihan, tanpa dukungan bantuan peralatan maupun mesin produksi.
“Banyak IKM yang belum memenuhi persyaratan administratif, seperti akta pendirian. Kami mendorong adanya anggaran untuk sosialisasi dan pendampingan agar mereka bisa mengakses hibah daerah,” jelasnya.
Rapat tersebut juga menyoroti perkembangan Kawasan Industri Jorong yang dikelola PT WPR. Kawasan seluas hampir 1.000 hektare itu mulai berkembang dengan masuknya sejumlah tenant, namun masih menghadapi kendala mendasar, khususnya terkait ketersediaan air bersih.
Sementara itu, UPT BLK juga menghadapi keterbatasan serupa. Pada 2026, BLK belum dapat memberikan hibah peralatan kepada peserta pelatihan. Bahkan, target 496 peserta pelatihan diperkirakan belum dapat tercapai secara maksimal.
Komisi III DPRD Tala pun meminta agar kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.
“Kami menyarankan perencanaan program disusun lebih cermat, terukur, realistis, dan sistematis dengan indikator kinerja yang jelas,” tegas Arkani.
Dari sisi pendapatan, Disnakerind Tala mencatat realisasi sekitar 40 persen dari target Rp73,25 juta. Pendapatan tersebut bersumber dari sewa aula BLK serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Melalui evaluasi ini, Komisi III DPRD Tala berharap seluruh program Disnakerind dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan sektor industri di Tanah Laut.
+ There are no comments
Add yours