Rian Zulfikar Koordinasikan Bantuan Air Bersih, Dorong Penanganan Jalan Tergenang

BANJARMASIN, Refrensi.id – Persoalan keterbatasan air bersih dan infrastruktur jalan menjadi aspirasi yang disoroti warga dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin, H. Muhammad Rian Zulfikar, S.E., M.Sc., pada 22–25 Oktober 2026.

Reses yang berlangsung di Kelurahan Kelayan Dalam, Murung Raya, Pulau Bromo–Mantuil, dan Kelayan Selatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Rian turut didampingi sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), guna membuka ruang dialog dan mengidentifikasi kebutuhan warga.

Di Kelurahan Murung Raya, warga mengeluhkan keterbatasan air bersih di tengah kondisi sungai yang surut dan kekeringan. Menanggapi hal tersebut, Rian berkoordinasi dengan PDAM Kota Banjarmasin untuk memfasilitasi penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi perhatian bersama, terutama ketika kondisi lingkungan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Koordinasi dengan instansi terkait pun diperlukan agar kebutuhan warga terdampak dapat ditangani sesuai kondisi di lapangan.

Selain air bersih, persoalan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian dalam reses tersebut. Warga Kelurahan Kelayan Selatan menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan di RT 28 Gang Gandapura yang usulan peningkatannya telah diajukan sejak 2021, tetapi masih menunggu kejelasan tindak lanjut.

Meski jalan beton dinilai cukup baik, genangan air ketika musim hujan masih menjadi persoalan. Dalam kondisi tertentu, ketinggian air disebut dapat mencapai selutut orang dewasa.

Gang Gandapura juga menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada sore hari dan dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga berharap kondisi jalan dapat ditinjau bersama kebutuhan drainase dan penanganan teknis lainnya.

Rian menilai, aspirasi tersebut perlu mendapat perhatian melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan, sehingga kebutuhan perbaikan infrastruktur dapat dipetakan secara tepat.

“Kita berada di perahu yang sama dengan warga. Kita perlu saling mendengar dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

“Karena itu, setiap aspirasi perlu kita kawal melalui koordinasi dan kewenangan masing-masing, agar langkah penanganannya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan,” tambahnya.

Selain air bersih dan infrastruktur, warga dalam kegiatan reses tersebut juga menyampaikan persoalan bantuan sosial. Sejumlah warga di Kelayan Dalam dan Pulau Bromo–Mantuil mengaku telah mengajukan bantuan, tetapi belum terdaftar dalam situs Perlinsos.

Warga membutuhkan kejelasan mengenai proses pendataan, persyaratan, dan mekanisme pengajuan bantuan. Pemeriksaan data serta koordinasi dengan instansi berwenang diperlukan untuk mengetahui penyebab belum terdaftarnya warga.

Sementara itu, warga RT 5 Kelurahan Mantuil mengungkapkan kendala penanganan kebakaran lahan, mulai dari keterbatasan selang, sungai yang mengering, hingga jauhnya sumber air dari titik kebakaran.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan pemeliharaan akses jalan yang terkendala kejelasan status lahan yang dikabarkan milik perusahaan di kawasan tersebut.

Rian menyebutkan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan pemetaan persoalan dan pengawalan melalui mekanisme DPRD. Penanganannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, serta kewenangan masing-masing instansi.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi warga, khususnya terkait ketersediaan air bersih dan perbaikan infrastruktur, dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.