PELAIHARI, Refrensi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) bergerak cepat menindaklanjuti aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait persoalan distribusi solar subsidi bagi nelayan. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan mahasiswa dan nelayan di Gedung Paripurna DPRD Tala, Kamis (21/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar didampingi Wakil Ketua Muslimin. Turut hadir Ketua Komisi II H Agus Prasetya beserta jajaran anggota dewan.
Dari pihak eksekutif hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Muhammad Kusri, Kepala Bagian Ekonomi Rozani Fitri, perwakilan Bagian Hukum, serta Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Siallagan.
Selain itu, hadir pula Camat Takisung H Syafangat, Kepala Desa Kuala Tambangan Zainuddin, Kepala Desa Tabanio Madi, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Budi.
Dalam forum tersebut, mahasiswa dan nelayan menyampaikan sejumlah dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi yang disebut telah berlangsung cukup lama. Ketua HMI Tala, Zulkifli, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara rekomendasi distribusi BBM dengan realisasi di lapangan.
“Nelayan menerima jauh di bawah rekomendasi. Bahkan distribusi yang seharusnya empat kali dalam sebulan, hanya diterima dua kali,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan praktik penjualan solar subsidi di atas harga yang telah ditetapkan. Nelayan disebut harus membeli BBM dengan harga mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter, jauh di atas harga subsidi.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Rizki, menambahkan dugaan penyelewengan tersebut berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nelayan kecil.
“Ketika BBM subsidi tidak sampai, nelayan terpaksa membeli dari pengecer dengan harga tinggi, sementara penghasilan mereka terbatas,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menegaskan pihaknya akan segera melakukan verifikasi lapangan bersama instansi terkait, mahasiswa, dan nelayan.
“Kami akan turun langsung untuk memastikan kebenaran data dan kondisi di lapangan. Hasil pertemuan ini akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga menyebut DPRD berencana menggelar rapat lanjutan bersama pihak Pertamina guna mencari solusi komprehensif terkait distribusi BBM bagi nelayan.
Sementara itu, Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut.
“Apabila terbukti ada pelanggaran, kami akan proses sesuai aturan yang berlaku. Kami akan mengumpulkan bukti dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya.
+ There are no comments
Add yours