DPRD Tala Soroti 6.000 Anak Tidak Sekolah, Agus Prasetya Minta Penanganan Serius

PELAIHARI, Refrensi.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala), H. Agus Prasetya, menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di daerah tersebut saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tala, Senin (23/2), di aula dinas setempat.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dipaparkan dalam forum, lebih dari 6.000 anak di Bumi Tuntung Pandang tercatat tidak bersekolah. Data tersebut mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah (drop out), hingga lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 anak diketahui belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Politisi dari Partai Golkar itu menegaskan angka tersebut menjadi perhatian serius DPRD. Dari total sekitar 55 ribu siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP di Tala, persentase anak tidak sekolah mendekati 10 persen.

“Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi menjadi indikator adanya persoalan yang harus segera ditangani bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk terlibat aktif dalam upaya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan. DPRD juga siap memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Forum tersebut dipimpin Kepala Disdikbud Tala, Myrza Fazrina, dan dihadiri perwakilan Bapperida Tala, Dewan Pendidikan Tala, TP-PKK, Kemenag Tala, Disdukcapil, Dinsos, pegiat pendidikan, serta pelajar. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyempurnaan rancangan rencana kerja tahun 2027.

Myrza Fazrina menyebutkan, validasi data menjadi langkah penting sebelum merumuskan intervensi kebijakan. Untuk itu, Disdikbud bersama Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Kemenag, Disdukcapil, dan Dinsos sepakat membentuk kelompok kerja (pokja) guna melakukan verifikasi dan validasi lapangan.

“Data yang akurat menjadi dasar agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, forum juga membahas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tala tahun 2025 yang berada di angka 8,2 dan menempati peringkat kedelapan di Kalimantan Selatan. Peningkatan IPM dinilai memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pembaruan data administrasi kependudukan dan penguatan sinergi antarinstansi.