DPRD Tala Percepat Legalitas Kapal Nelayan, Komisi II Dorong Melaut Aman dan Produktif

PELAIHARI, Refrensi.id – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan perizinan kapal nelayan serta pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) guna mendukung aktivitas melaut yang legal, aman, dan produktif.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Tala bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala, Dinas Perhubungan, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kintap yang digelar di Gedung Rapat Paripurna, belum lama tadi.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tala, H Agus Prasetya, itu menjadi forum evaluasi program tahun 2025, capaian kinerja, kendala di lapangan, serta penyusunan rencana kerja tahun 2026 lintas instansi terkait.

Anggota Komisi II DPRD Tala, Malik, mengungkapkan bahwa persoalan perizinan kapal nelayan masih menjadi tantangan utama di sektor perikanan tangkap. Hingga kini, baru sekitar 20 persen kapal nelayan di Tala yang memiliki izin lengkap.

“Komisi II akan terus mendorong percepatan pemenuhan perizinan kapal nelayan. Ini penting agar nelayan dapat melaut secara legal, aman, serta memperoleh haknya, termasuk akses BBM bersubsidi dan bantuan pemerintah,” ujar Malik, Minggu (22/2/2026).

Selain aspek legalitas, Komisi II juga menyoroti pentingnya pemenuhan sarana dan alat tangkap yang sesuai standar dan ramah lingkungan. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi II turut mengapresiasi inovasi DKPP Tala melalui program SIAP MELAUT. Program ini dinilai mampu menjawab berbagai kebutuhan nelayan, mulai dari administrasi hingga keselamatan pelayaran.

“Melalui SIAP MELAUT, nelayan difasilitasi sejak awal. Saat melaut, administrasi, keselamatan, hingga informasi cuaca sudah disiapkan. Bahkan ada kerja sama dengan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca aman,” jelasnya.

Program SIAP MELAUT sendiri merupakan layanan terpadu sektor perikanan tangkap yang mencakup pemeriksaan kelaiklautan kapal, pendampingan dokumen perizinan, penyediaan alat keselamatan, serta akses BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Selain itu, nelayan juga dibekali informasi cuaca, zona tangkap, dan pelatihan keselamatan pelayaran.