DPRD Tala Dorong Sinkronisasi Anggaran Penanggulangan Banjir Lintas Pemerintahan

PELAIHARI, Refrensi.id – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan bencana banjir antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Penegasan ini disampaikan mengingat Tanah Laut merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang rawan terhadap bencana alam, khususnya banjir dan rob.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tala bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tanah Laut dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III yang digelar di ruang rapat paripurna, Senin.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tala Muslimin, didampingi Wakil Ketua II Hj Musdaliah, serta dihadiri para ketua komisi dan anggota DPRD Tala.

Dalam forum tersebut, DPRD menekankan penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam perencanaan program penanggulangan dan pascabencana banjir di wilayah Tanah Laut.

Ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan perencanaan dan pengalokasian anggaran berjalan selaras antara program BWS, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

“Sinkronisasi ini penting agar upaya penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Yoga, BWS Kalimantan III telah menyusun rencana alokasi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut untuk periode 2025–2029.

Perencanaan tersebut mencakup rencana strategis wilayah kerja, kesiapsiagaan banjir, pengendalian banjir, pengamanan pantai, hingga pemetaan kejadian dan tingkat kerawanan banjir di Tanah Laut.

DPRD Tala juga mendorong agar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Tanah Laut 2025–2029 dapat diselaraskan dengan program pemerintah provinsi dan BWS, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Hal ini dinilai penting mengingat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam waktu dekat akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sehingga diperlukan kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antarlevel pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Tala mengusulkan digelarnya forum group discussion (FGD) yang melibatkan seluruh dinas terkait, BWS, instansi tingkat provinsi, serta kementerian terkait.

Melalui forum tersebut, diharapkan program penanggulangan dan pascabencana dapat terintegrasi dari pusat hingga daerah serta direncanakan secara matang.

Yoga menegaskan, seluruh program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang harus disiapkan secara bersama.

“Diperlukan proses sharing dan penyusunan alokasi anggaran yang terencana dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas,” tegasnya.