Zainal Hakim Tampung Keluhan Warga Surgi Mufti, dari Bansos hingga Infrastruktur

BANJARMASIN, Refrensi.id – Persoalan perlindungan sosial, ketepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin, hingga kebutuhan infrastruktur lingkungan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Kelurahan Surgi Mufti kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim.

Aspirasi tersebut dihimpun dalam kegiatan penelaahan aspirasi masyarakat atau reses yang digelar Zainal Hakim di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kamis (22/10/2026).

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait data desil kesejahteraan dan bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Sejumlah warga mengeluhkan bantuan yang sebelumnya diterima, tetapi kini tidak lagi didapatkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena program perlindungan sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zainal Hakim mengatakan, persoalan sosial menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan warga dalam kegiatan reses kali ini.

“Alhamdulillah, kita hari ini sudah menggelar reses dan banyak tadi mendapatkan aspirasi dan keluhan,” ujar Zainal Hakim.

Ia menyebut, salah satu persoalan yang paling banyak disoroti masyarakat berkaitan dengan layanan perlindungan sosial dan bantuan pemerintah.

“Terutama sosial perlinsos, dan bantuan yang tiba-tiba tidak dapat lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap program bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain masalah bantuan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai perbaikan infrastruktur, kebutuhan air bersih, serta sejumlah persoalan lingkungan lainnya.

Berbagai masukan tersebut menjadi catatan bagi Zainal Hakim untuk dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan dinas terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui kegiatan reses ini, ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program serta kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, berbagai persoalan yang dirasakan warga, baik menyangkut perlindungan sosial maupun kebutuhan dasar lingkungan, dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.