BANJARMASIN, Refrensi.id – Persoalan administrasi kependudukan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses atau penelaahan aspirasi masyarakat anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat, M Ridho Akbar, di Kelurahan Basirih, Sabtu siang.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Golkar tersebut menerima masukan warga terkait kendala pemenuhan dokumen kependudukan, khususnya bagi keluarga yang ingin mendaftarkan balita dan anak-anak untuk mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam penyampaiannya, Ridho mengungkapkan, sebagian warga masih menghadapi kendala karena belum memiliki dokumen kependudukan dalam bentuk fisik, seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK) cetak, maupun Kartu Identitas Anak (KIA).
Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk mengakses program pemerintah.
“Untuk mendaftarkan balita dan anak-anak supaya bisa mendapatkan program MBG, salah satu persyaratannya adalah KIA,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan dokumen kependudukan masih menjadi tantangan bagi sebagian warga di wilayah tersebut. Tidak semua keluarga memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran.
“Kebanyakan di wilayah sini, akta kelahiran tidak ada fisiknya, kartu keluarga tidak ada yang dicetak, dan KIA juga tidak ada. Jadi, terkendala administrasi kependudukannya,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar masyarakat tidak kesulitan dalam mengurus dokumen yang dibutuhkan, terutama untuk mendukung akses anak-anak terhadap program pemerintah.
Salah satu langkah yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah mengumpulkan data warga secara kolektif melalui ketua RT di lingkungan setempat.
Dengan cara itu, proses pendataan dapat dilakukan secara terkoordinasi sebelum diteruskan untuk mendapatkan fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan melalui instansi terkait.
“Tadi saya meminta kepada RT-RT di sini untuk mengumpulkan data secara kolektif. Nanti data itu dibawa untuk difasilitasi pengurusannya,” jelasnya.
Ridho menilai, mekanisme kolektif tersebut dapat mempermudah warga, dibandingkan jika setiap keluarga harus mengurus dokumen masing-masing tanpa pendampingan.
“Kalau warga satu-satu disuruh mengurus sendiri, tentu cukup merepotkan. Tidak semua warga memahami proses pengurusannya,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi masyarakat di kawasan pinggiran kota juga perlu menjadi perhatian dalam memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai kendala yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut, sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau dan kebutuhan warga, khususnya anak-anak, dapat terakomodasi.
Selain persoalan administrasi kependudukan, dalam rekaman penyampaian aspirasi tersebut pembicaraan juga berlanjut pada persoalan lainnya yang belum terekam secara lengkap.
+ There are no comments
Add yours