Saut Nathan Samosir Minta Agen Parlinsos Ditambah, Akses Bansos Warga Dipermudah

BANJARMASIN, Refrensi.id – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, mendorong pemerintah menambah jumlah agen pelayanan perlindungan sosial (Parlinsos) di Kota Banjarmasin. Upaya ini dinilai penting untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan sosial (bansos), sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Dorongan tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan itu setelah melaksanakan reses di kawasan Jalan Yos Sudarso, Jumat (23/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, persoalan bantuan sosial, terutama terkait pendataan dan penetapan kategori desil kesejahteraan masyarakat, kembali menjadi perhatian warga.

Menurut Saut, keberadaan agen Parlinsos memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan sosial secara digital. Pasalnya, tidak semua warga memiliki perangkat yang memadai maupun kemampuan menggunakan internet untuk mengurus administrasi bantuan sosial.

“Dengan memperbanyak agen Parlinsos, masyarakat yang kesulitan mengakses internet atau tidak memiliki perangkat digital yang memadai bisa mendapatkan bantuan untuk mengurus pendaftaran bantuan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan, agen Parlinsos juga dapat membantu masyarakat mengakses berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain membantu proses pendaftaran, keberadaan agen tersebut diharapkan dapat memfasilitasi warga yang ingin mengajukan perbaikan data maupun menyampaikan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan kategori desil ekonomi.

Saut mengungkapkan, persoalan perubahan kategori desil, termasuk warga yang sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan tetapi kemudian tidak lagi masuk dalam data penerima, kerap disampaikan masyarakat saat kegiatan reses.

“Persoalan penetapan maupun pencabutan kategori desil ini sering disampaikan masyarakat saat reses. Karena itu, perlu ada kemudahan bagi warga untuk mengajukan perbaikan data atau menyampaikan sanggahan jika merasa ada kekeliruan,” tegasnya.

Menurut dia, akurasi data sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan masyarakat untuk menerima bantuan pemerintah. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan warga yang sebenarnya membutuhkan justru kesulitan mendapatkan bantuan.

Karena itu, Saut berharap pemerintah mengevaluasi kebutuhan agen Parlinsos di setiap wilayah agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang memiliki keterbatasan akses digital.

Ia menambahkan, penambahan agen Parlinsos tidak hanya bertujuan mempermudah urusan administrasi, tetapi juga memperkuat proses pembaruan data sosial ekonomi. Dengan demikian, program bantuan pemerintah diharapkan dapat tersalurkan secara lebih tepat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan bantuan justru terkendala persoalan administrasi atau data. Pelayanan harus dibuat lebih mudah, sehingga warga memiliki akses untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian,” pungkasnya.