Kinerja Bapperida Diapresiasi, Komisi III DPRD Tala Tekankan Peningkatan Serapan Anggaran

PELAIHARI, Refrensi.id – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), sekaligus mengingatkan pentingnya optimalisasi serapan anggaran ke depan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja evaluasi yang membahas capaian kinerja tahun 2025, rencana kerja (Renja) 2026, serta tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi, Komisi III mencatat kinerja Bapperida sepanjang 2025 tergolong tinggi. Realisasi fisik program mencapai 99,12 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 84,27 persen.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Tala, Dadang Imanudin, menilai capaian tersebut menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek penyerapan anggaran.

“Secara umum kinerjanya cukup baik, namun optimalisasi realisasi keuangan tetap perlu menjadi perhatian,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Untuk tahun anggaran 2026, Renja Bapperida disusun dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Total Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan mencapai Rp12,73 miliar.

Selain itu, Komisi III juga memastikan proses penyusunan RKPD 2027 berjalan sesuai jadwal. Arah kebijakan perencanaan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia serta pengembangan sektor unggulan daerah yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Komisi III turut menekankan pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar selaras dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kemampuan fiskal daerah.

“Perencanaan harus tepat sasaran dan realistis. Sinkronisasi antara pokir DPRD dan musrenbang menjadi kunci agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Dadang.

Dalam rapat tersebut, Komisi III juga mendorong Bapperida untuk memperkuat kajian mitigasi bencana serta menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama dalam perencanaan strategis daerah.

“Mitigasi bencana dan infrastruktur dasar menyangkut keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat, sehingga harus mendapat perhatian serius,” pungkasnya.