Reses Sheila Putri Mahardika, Warga Jalan Tembus Mantuil Keluhkan Infrastruktur dan Bansos

BANJARMASIN, Refrensi.id – Berbagai persoalan infrastruktur dan sosial menjadi aspirasi warga saat anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Selatan, Sheila Putri Mahardika, melaksanakan kegiatan reses atau penelaahan aspirasi masyarakat di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kelurahan Basirih Selatan, sabtu siang (24/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari persoalan distribusi air bersih yang kerap macet, pemadaman listrik, kondisi jalan yang perlu diperbaiki, hingga minimnya penerangan di kawasan pinggir sungai.

Selain itu, kondisi jembatan di lingkungan warga juga menjadi perhatian. Suara bising yang ditimbulkan setiap kali kendaraan melintas dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Warga berharap berbagai persoalan infrastruktur tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah, sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih nyaman dan aman.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui DPRD Kota Banjarmasin.

“Berbagai keluhan masyarakat ini tentuKode menjadi perhatian kami. Mulai dari perbaikan jalan, penerangan di kawasan pinggir sungai, distribusi air bersih, hingga persoalan bantuan sosial, BPJS Kesehatan dan kendala siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semua aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Sheila.

Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan akses terhadap pelayanan dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Persoalan sosial menjadi salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan warga, terutama terkait ketidaksesuaian data desil kesejahteraan yang dinilai berpengaruh terhadap akses penerimaan bantuan sosial.

Sejumlah warga mengeluhkan kondisi ekonomi mereka yang tergolong tidak mampu, tetapi tercatat dalam kategori desil yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebaliknya, terdapat pula warga yang dinilai mampu, tetapi tercatat dalam desil rendah.

Keluhan lainnya berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif serta warga yang merasa layak menerima bantuan sosial, tetapi belum mendapatkannya.

Sheila menilai, persoalan tersebut perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait agar pendataan masyarakat dapat dievaluasi dan bantuan diberikan sesuai kondisi serta kriteria yang berlaku.

“Kami berharap pendataan masyarakat bisa lebih akurat dan tepat sasaran, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak sampai kehilangan akses terhadap bantuan maupun pelayanan dasar. Aspirasi ini akan kami kawal dan komunikasikan dengan pihak terkait agar ada solusi yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sheila juga menyoroti kendala pendidikan yang dialami sejumlah siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Warga mengungkapkan, beberapa siswa kesulitan mengikuti pembelajaran karena orang tua mereka tidak memiliki telepon seluler yang dapat digunakan untuk mengakses kegiatan belajar. Kondisi tersebut turut menyulitkan siswa dalam memenuhi kewajiban absensi sekolah.

Menurut Sheila, kendala semacam ini perlu menjadi perhatian bersama agar keterbatasan fasilitas yang dimiliki keluarga tidak menghambat anak-anak dalam memperoleh hak pendidikan.

Selain persoalan pendidikan, warga juga mengeluhkan pemadaman listrik yang kerap terjadi serta suara bising dari jembatan saat kendaraan melintas. Kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan dan minimnya penerangan di sepanjang kawasan pinggir sungai juga dinilai perlu segera ditangani.

Sheila menegaskan, berbagai usulan yang disampaikan warga akan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk diupayakan untuk dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengupayakan agar usulan-usulan masyarakat ini bisa dimasukkan dalam Pokir DPRD untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar persoalan yang menjadi kewenangan masing-masing instansi bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia berharap, melalui koordinasi dan tindak lanjut dari instansi terkait, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jalan Tembus Mantuil dapat menemukan solusi secara bertahap.

Menurutnya, kegiatan reses menjadi sarana penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun aspirasi yang akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, aspirasi warga tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan reses, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.