DPRD Tanah Laut Evaluasi Kinerja Anggaran Lewat Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

PELAIHARI, Refrensi.id – DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Tanah Laut tersebut menjadi bagian dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Pembahasan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak sekadar memenuhi kewajiban konstitusional. Menurutnya, agenda tersebut merupakan momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah disepakati mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini menjadi ruang bersama untuk melihat apakah penggunaan anggaran yang telah disepakati mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Bumi Tuntung Pandang,” ujarnya.

Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin sepanjang Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Sinergi yang terbangun selama ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Tanah Laut,” kata Rahmat.

Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama DPRD diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.