Polda Kalsel dan FSP KEP Kalsel Sepakat Utamakan Dialog dalam Penyelesaian Perselisihan Buruh

TABALONG, Refrensi.id – Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalimantan Selatan terus mendorong pendekatan humanis dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial, khususnya di sektor pertambangan dan energi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Minyak, Gas Bumi dan Pertambangan (DPD FSP KEP) KSPI Kalsel dalam pertemuan yang digelar pada di Kabupaten Tabalong (11/09/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah cooling system untuk memastikan perjuangan hak-hak buruh tetap berjalan, namun diiringi dengan upaya menjaga keamanan dan kondusivitas daerah.

Sektor pertambangan dan energi dinilai memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Pengalaman penanganan dampak terhentinya operasional PT Bagas Bumi Persada (BBP) di Kabupaten Tabalong yang melibatkan ratusan pekerja menjadi salah satu pembelajaran penting bahwa dialog dan musyawarah dapat menjadi jalan penyelesaian terbaik.

Melalui Kanit I Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Kalsel, AKP Tatang Suryawan, Kapolda Kalsel menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan untuk membatasi ruang penyampaian aspirasi para pekerja.

Sebaliknya, Polri berupaya menjadi jembatan agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat menemukan titik terang melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap persoalan pekerja, mulai dari hak upah hingga kepastian kerja, diselesaikan secara bermartabat. Pendekatan dialog, mediasi, maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah jalur terbaik untuk mencapai win-win solution—hak buruh terpenuhi, iklim investasi dan keamanan daerah tetap terjaga,” tegas AKP Tatang Suryawan.

Sementara itu, Ketua DPD FSP KEP KSPI Kalsel, Sdr. Syahrul, menegaskan bahwa serikat pekerja yang dipimpinnya siap menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di Kalimantan Selatan.

Ia juga mengajak seluruh elemen buruh untuk tetap kritis dalam menyampaikan aspirasi, namun tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi merugikan kepentingan bersama.

“Menyuarakan hak buruh tidak harus identik dengan kegaduhan. Kami mengapresiasi ruang komunikasi terbuka yang dibangun Polda Kalsel. FSP KEP siap mengawal aspirasi anggota secara kritis namun tetap elegan, profesional, dan utamakan jalur hukum serta diplomasi,” ujar Syahrul.

Sinergi antara kepolisian dan serikat pekerja tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun hubungan industrial yang sehat di Kalimantan Selatan.

Dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, serta mekanisme hukum yang berlaku, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan investasi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya bersama untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis, aman, dan berkeadilan di Bumi Lambung Mangkurat.