Pemadaman Listrik Bergilir Dikeluhkan Warga, DPRD Banjarmasin Panggil PLN dan Pemko

BANJARMASIN, Refrensi.id – Persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Banjarmasin menjadi perhatian DPRD Kota Banjarmasin.

Untuk mencari kejelasan terkait penyebab pemadaman sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, DPRD Kota Banjarmasin menggelar Public Hearing dan Jalan Sehat Pagi Serap Aspirasi di Basement Gedung Baru DPRD Kota Banjarmasin, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan tersebut turut menghadirkan pihak PLN UP3 Banjarmasin, perwakilan Unit Lambung Mangkurat dan Unit A. Yani, serta Pemerintah Kota Banjarmasin.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini mengatakan, Public Hearing digelar untuk mendapatkan penjelasan mengenai pemadaman listrik yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

“Kita meminta informasi pemadaman listrik yang terjadi. Soalnya dari pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat. Saya berharap pemadaman listrik jangan sampai berlarut-larut,” pintanya.

Menurut Isnaini, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha dan sektor industri. Karena itu, ia turut menyoroti persoalan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.

“Bicara kompensasi harusnya ke kerugian juga, tapi memang tidak ada dari PLN mengganti rugi baik sektor industri, rumah tangga, usaha dan lain sebagainya yang dirugikan akibat adanya pemadaman,” bebernya.

Ia juga menyinggung penggunaan genset sebagai solusi sementara. Namun, biaya pengadaan maupun operasional genset dinilai cukup mahal, sementara bahan bakar juga sulit diperoleh.

Isnaini meminta PLN mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan agar pemadaman tidak terus berlanjut.

“Tentu janji perbaikan pihak PLN bakal ditagih, bila bergeser dari estimasi waktu yang telah dijanjikan,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Manager Bagian Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Banjarmasin Dedy Noveyusa menyampaikan, kondisi sistem kelistrikan secara bertahap mulai mengalami pemulihan.

“Dari 29 Juli 2026 durasi berkurang 3 hingga 4 jam dari sebelumnya 5 sampai 6 jam. Kemudian progres pembangkit mengalami kerusakan mulai berangsur pulih,” ungkapnya.

Dedy juga menyatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi dan masukan masyarakat dalam Public Hearing tersebut. Sementara terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, hal tersebut akan dikoordinasikan dengan PLN Pusat dan Kementerian ESDM.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mengapresiasi langkah DPRD Kota Banjarmasin yang membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah daerah dan PLN.

“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, banyak penjelasan apa yang menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir dan kompensasi diterima oleh masyarakat dari pihak PLN,” tuturnya.

Ichrom menerangkan, gangguan pasokan listrik dipicu sejumlah persoalan teknis pada pembangkit Tanjung Power Indonesia dan SKS Listrik Kalimantan, ditambah pekerjaan pemeliharaan di PLTU Asam-Asam.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam forum, proses pemulihan di Tanjung Power Indonesia telah selesai. Sementara pemulihan di SKS Listrik Kalimantan ditargetkan rampung pada 5 Agustus 2026 dan pemeliharaan PLTU Asam-Asam dijadwalkan selesai pada 29 Agustus 2026.

Selain membahas penyebab pemadaman, forum juga menyoroti rencana penambahan pasokan listrik melalui PLTD Trisakti.

“Kalau untuk PLTD Trisakti, itu memang sudah ada rencana dari PLN Pusat untuk mendatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Kalau tidak salah ada 40 Megawatt yang akan didatangkan, dan itu nanti akan memberikan tambahan energi listrik untuk Kota Banjarmasin,” ujar narasumber dari PLN.

Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan hasil Public Hearing akan ditindaklanjuti, termasuk mempelajari opsi energi alternatif serta mendorong keterbukaan informasi mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan keandalan pasokan listrik di Kota Banjarmasin.