Musrenbang RKPD 2027 Kotabaru Prioritaskan Investasi, Infrastruktur, dan SDM Berkualitas

Kotabaru, Refrensi.id – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/3/2026), di ruang rapat Pemda lantai 3.

Mengusung tema “Penguatan Investasi dan Perekonomian melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”, kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, unsur Forkopimda, DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kepala SKPD, camat, hingga perwakilan masyarakat dan pelaku usaha.

Ketua DPRD Kotabaru Hj Suwanti menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia mengungkapkan, DPRD telah merangkum sebanyak 2.831 usulan pokok pikiran yang mencakup berbagai sektor prioritas.

“Usulan tersebut meliputi bidang ekonomi, pembangunan manusia, serta infrastruktur dan kewilayahan yang diharapkan mampu mendorong program yang tepat sasaran,” ujarnya.

Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos yang diwakili Wakil Bupati Syairi Mukhlis, S.Sos saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD menjadi wadah penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Ia menekankan pentingnya peran investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta jaminan keamanan menjadi faktor utama dalam menarik minat investor.

“Kita harus menciptakan iklim investasi yang kondusif agar mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain sektor investasi, perhatian juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Dengan panjang jalan kabupaten yang mencapai sekitar 1.200 kilometer, diperlukan penentuan skala prioritas pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Di bidang sumber daya manusia, Wakil Bupati turut menyoroti angka stunting yang masih berada di kisaran 23,2 persen. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan.

“Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut memaparkan materi, di antaranya dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapperida Kabupaten Kotabaru, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.

Materi yang disampaikan meliputi arah kebijakan pembangunan, penguatan investasi dan iklim usaha, strategi peningkatan pendapatan daerah, hingga pengembangan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja.

Panitia melaporkan, Musrenbang RKPD 2027 diikuti sekitar 170 peserta dari berbagai unsur, mulai dari DPRD, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga perwakilan perempuan dan pemuda.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026. Kecamatan Pulau Laut Barat meraih peringkat pertama, disusul Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Sampanahan.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan tersusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.