Duh! BK DPRD Banjarmasin Nyatakan Rikval Tak Bersalah, Fraksi Golkar Hormati Putusan, Bukan Berarti Menerima

BANJARMASIN, Refrensi.id – Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin yang menyatakan Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri, tidak melanggar kode etik menuai sorotan.

Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin selaku pelapor secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan hasil keputusan tersebut, meski tetap menghormati proses dan keputusan yang telah ditetapkan BK.

Sebelumnya, BK DPRD Banjarmasin memutuskan Rikval Fachruri tidak melanggar kode etik terkait dugaan penempatan tenaga keamanan atau security Sekretariat DPRD yang dibiayai pemerintah untuk berjaga di rumah pribadinya di Jalan Sultan Adam, Kompleks Famili Permai Nomor 6, Banjarmasin Utara.

Dalam surat keputusan BK DPRD Banjarmasin Nomor 01/BK-DPRD BJM/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, disebutkan bahwa Rikval tidak melanggar Peraturan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik.

Namun, keputusan tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam Pasal 15 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.

Ketentuan tunjangan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dijelaskan, terutama terkait penggunaan tenaga keamanan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah untuk berjaga di kediaman pribadi pimpinan dewan.

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kepatutan, transparansi, serta potensi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Terlebih, persoalan tersebut berkaitan dengan fasilitas dan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

BK Pilih Bungkam, Juru Bicara Sulit Dikonfirmasi

Usai menyampaikan hasil keputusan, pihak Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin belum memberikan penjelasan terperinci kepada media mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.

Ketua BK DPRD Banjarmasin, Tugiatno, mengarahkan awak media untuk meminta keterangan kepada juru bicara yang telah ditunjuk.

“Kami serahkan dengan juru bicara Pak Hadi,” ucap Tugiatno saat ditemui awak media di Gedung DPRD Banjarmasin, Selasa (3/11/2026).

Namun, juru bicara BK yang ditunjuk, Hadi Suprianto, belum dapat memberikan penjelasan. Ia menyampaikan masih berada dalam perjalanan dan berjanji menghubungi media setelah tiba di tempat tujuan.

“Izin ulun masih di jalan, kena kalau sudah sampai ulun telepon,” tulis Hadi kepada awak media melalui aplikasi pesan instan.

Belum adanya penjelasan tersebut membuat substansi putusan BK belum diketahui secara utuh, termasuk pertimbangan hukum dan etik yang digunakan dalam menyimpulkan Rikval tidak melakukan pelanggaran.

Padahal, keterbukaan mengenai dasar dan pertimbangan keputusan menjadi penting agar publik dapat memahami proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga etik internal DPRD tersebut.

Fraksi Golkar Hormati Putusan, tetapi Tak Sepakat

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin selaku pihak pelapor menegaskan tetap menghormati keputusan BK. Namun, sikap tersebut bukan berarti menerima atau menyetujui hasil pemeriksaan yang menyatakan Rikval tidak melanggar kode etik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin, Rudy Heriyadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan partai dan rekan-rekan di fraksi sebelum menentukan sikap terhadap keputusan tersebut.

“Kami dari Fraksi Golkar pada intinya tetap menghormati putusan BK, apa pun itu karena sudah koordinasi dengan ketua partai dan kawan-kawan. Tapi bukan berarti menerima,” katanya.

Rudy juga mempertanyakan logika penempatan tenaga keamanan yang dibiayai pemerintah untuk menjaga rumah pribadi pimpinan DPRD.

“Silakan dinilai sendiri, masa disuruh jaga rumah orang tidak dibayar. Logika saja, ada satpam pemerintah jaga di rumah pribadi, dari mana bayar duitnya,” lanjut Rudy.

Sikap Fraksi Golkar tersebut menunjukkan bahwa keputusan BK belum sepenuhnya menjawab keberatan pihak pelapor terhadap persoalan yang dilaporkan.

Keputusan BK memang menjadi hasil pemeriksaan etik di lingkungan internal DPRD. Namun, penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan dan penggunaan aturan dalam mengambil keputusan tetap diperlukan.

Terlebih, persoalan yang diperiksa menyangkut dugaan pemanfaatan tenaga keamanan yang dibiayai negara untuk kepentingan penjagaan rumah pribadi.

Publik pun berhak mengetahui bagaimana BK menilai persoalan tersebut, sehingga keputusan yang telah ditetapkan tidak menyisakan tanda tanya terkait transparansi dan akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat.