DPRD Tala Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Anggaran Diminta Tepat Sasaran

PELAIHARI, Refrensi.id – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) bersama Pemerintah Kabupaten Tala menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Tala, Rabu (19/8/2026) siang.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar didampingi Wakil Ketua Hj Musdalifah. Bupati Tala H Rahmat Trianto turut hadir bersama Wakil Bupati HM Zazuli dan jajaran pemerintah daerah.

Sebelum kesepakatan ditandatangani, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tala terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026.

Pembahasan tersebut dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Juru bicara Banggar DPRD Tala, Syafrullah, menyampaikan hasil pembahasan tersebut dalam rapat paripurna. Setelah itu, Plt Sekretaris DPRD Tala Ade Gumilar membacakan Draft Keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026.

Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar mengatakan, pembahasan perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sekaligus bentuk kemitraan antara legislatif dan pemerintah daerah.

Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan kondisi daerah, dinamika perekonomian, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat.

“Setiap perubahan kebijakan anggaran tetap harus berada dalam koridor peraturan, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat.

Dengan disepakatinya perubahan KUA-PPAS, DPRD Tala memiliki peran penting dalam memastikan arah perubahan anggaran tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.

Masyarakat pun berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada dokumen anggaran, tetapi berlanjut pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Rudiansyah, warga Pelaihari, berharap DPRD bersama Pemkab Tala memberi perhatian lebih terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Harapannya anggaran yang sudah disepakati benar-benar terasa manfaatnya. Terutama untuk pelayanan publik, jalan, fasilitas umum dan kebutuhan masyarakat yang memang mendesak,” ujarnya.

Sementara itu, Hariani, warga Tala lainnya, berharap fungsi pengawasan DPRD semakin diperkuat setelah perubahan anggaran disepakati.

Menurutnya, yang menjadi perhatian masyarakat bukan hanya proses pengesahan anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.

“Harapannya, DPRD terus mengawasi agar program yang dijalankan pemerintah sesuai kebutuhan warga,” katanya.