DPRD Kotabaru Dorong Percepatan Dokumen Kapal Nelayan, Toleransi Diberikan hingga Akhir 2026

KOTABARU, Refrensi.id – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait memfasilitasi penyelesaian kendala administrasi dokumen kapal nelayan. Salah satu hasil pembahasan menyepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.

Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin, Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili masyarakat dan kelompok nelayan.

Dalam RDP tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan itu berdampak terhadap tertundanya aktivitas melaut hingga meningkatnya biaya operasional nelayan.

Ia berharap adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.

“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Dukungan penyelesaian persoalan tersebut juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani. Ia mendukung koordinasi lintas instansi untuk membantu penyelesaian administrasi kapal nelayan sekaligus memastikan pengawasan aktivitas pelayaran tetap berjalan.

Dalam pembahasan, anggota DPRD turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Pasalnya, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.

Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah poin kesepakatan sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.

Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan segera melengkapi seluruh dokumen perikanan yang dipersyaratkan.

Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.

Melalui RDP tersebut, DPRD Kotabaru berharap kendala administrasi kapal nelayan dapat segera diselesaikan melalui koordinasi seluruh pihak terkait. Dengan demikian, kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan aktivitas dan perekonomian masyarakat pesisir dapat tetap terjaga.