KOTABARU, Refrensi.id – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., meminta dukungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk membuka akses jalan menuju rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan baru milik pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan guna memperkuat konektivitas antara wilayah Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Audiensi tersebut membahas permohonan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur prioritas daerah, khususnya akses jalan menuju pelabuhan penyeberangan baru.
Dalam pertemuan itu, Bupati H. Muhammad Rusli menjelaskan, Kabupaten Kotabaru memiliki dua wilayah utama, yakni Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan yang berada di Pulau Kalimantan. Namun, konektivitas antara kedua wilayah tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam layanan penyeberangan.
Selama ini, aktivitas penyeberangan hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta yang berada di sisi kanan dan kiri. Kapasitas pelabuhan yang terbatas dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ucapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru di posisi tengah, di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang telah beroperasi.
Pelabuhan tersebut direncanakan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda), sehingga kehadirannya diharapkan dapat memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat sekaligus mendukung pelayanan publik.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh (Perusda) Perusahaan Daerah, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Bupati memaparkan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah membuka dan mengerjakan akses jalan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang kurang lebih dua kilometer.
Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40–50 meter, terdapat ruas jalan sepanjang 2,5 kilometer yang masuk dalam kawasan cagar alam. Ruas inilah yang menjadi salah satu perhatian utama dalam audiensi dengan Kementerian Kehutanan.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap adanya dukungan pemerintah pusat agar persoalan akses tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jalan menuju Kotabaru Daratan dapat terhubung dengan rencana pembangunan pelabuhan baru.
Bupati juga menargetkan pembangunan pelabuhan tersebut dapat terealisasi sebelum berakhirnya masa jabatan. Untuk mendukung rencana itu, koordinasi telah dilakukan bersama Dinas Perhubungan, dengan rencana dukungan anggaran pada 2028.
Di akhir paparannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan baru merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kotabaru. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan agar rencana pembangunan tersebut dapat diwujudkan.
Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan infrastruktur strategis daerah. Kehadiran pelabuhan baru diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antardaerah, memperbaiki pelayanan transportasi penyeberangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menuju Kotabaru Hebat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru beserta jajaran staf. Rombongan disambut langsung oleh Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
+ There are no comments
Add yours