Atasi Blankspot di Wilayah Pegunungan dan Kepulauan, Pemkab Kotabaru Gandeng Telkomsel

KOTABARU, Refrensi.id – Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat koordinasi dengan PT Telkomsel untuk memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sinyal atau blankspot.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemkab Kotabaru dan Telkomsel di ruang kerja Bupati Kotabaru, Kamis (17/9/2026). Penguatan jaringan menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat kondisi geografis Kotabaru yang terdiri dari kawasan pegunungan dan kepulauan, sehingga pemerataan akses telekomunikasi masih menghadapi tantangan.

Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli mengatakan, ketersediaan jaringan telekomunikasi sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, kelancaran pelayanan pemerintahan, serta operasional kawasan pusat perkantoran yang tengah dikembangkan di Sebelimbingan.

“Intinya, Telkomsel harus masuk ke sini untuk penguatan sinyal. Ini penting sekali, karena pusat perkantoran nantinya akan berada di sini dan juga banyak desa-desa serta wilayah-wilayah lainnya yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Jangan sampai masyarakat maupun aparatur kesulitan mendapatkan jaringan,” ujar Muhammad Rusli.

Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang didominasi wilayah pegunungan dan kepulauan menjadi salah satu kendala dalam pemerataan jaringan telekomunikasi. Karena itu, diperlukan perencanaan dan koordinasi lintas pihak untuk menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan pembangunan infrastruktur jaringan.

Bupati meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru segera melakukan perencanaan serta berkoordinasi dengan Telkomsel untuk memetakan kebutuhan pembangunan menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS), termasuk penguatan sinyal di desa-desa yang masih mengalami blankspot.

“Apapun persyaratannya dan apapun bentuknya, kami siap mengikuti aturan. Yang penting bagaimana koordinasi antara dinas terkait dengan Telkomsel sehingga kebutuhan penguatan sinyal ini bisa diwujudkan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Telkomsel Batulicin-Kotabaru, Muhammad Fatahillah, menyampaikan sejumlah peluang kerja sama yang dapat dikembangkan bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Salah satu fokusnya adalah penanganan wilayah yang belum terjangkau jaringan atau masih memiliki kualitas sinyal terbatas. Telkomsel membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Diskominfo untuk memetakan kebutuhan dan mencari solusi terhadap kendala tersebut.

Selain penguatan jaringan, Telkomsel juga menyampaikan dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih, termasuk penyediaan voucher dan kebutuhan telekomunikasi lainnya.

Telkomsel turut memperkenalkan program sekolah digital melalui platform yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis digital.

“Yang keempat, kami juga menawarkan paket untuk ASN serta layanan yang berkaitan dengan kebutuhan penanganan karhutla,” jelas Muhammad Fatahillah.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotabaru H. Hendra Indrayana mengatakan, Bupati menyambut baik peluang kerja sama dengan Telkomsel, khususnya terkait rencana pembangunan BTS di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan.

Menurutnya, pemerataan akses telekomunikasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa yang memiliki tantangan geografis.

“Bupati berharap adanya kerja sama antara Telkomsel dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, terutama pembangunan BTS di wilayah Kotabaru yang masih blankspot. Ini merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui Dinas Kominfo bersama Telkomsel,” ujar Hendra.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan Telkomsel dapat terus ditingkatkan, sehingga kebutuhan jaringan di wilayah yang belum terjangkau dapat dipetakan dan ditangani secara bertahap.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkab Kotabaru berharap akses telekomunikasi semakin merata, kesenjangan digital dapat dikurangi, serta masyarakat di wilayah pegunungan dan kepulauan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mengakses informasi dan layanan digital.