Dewan Minta PUPR Kaji Rinci Anggaran Perbaikan Jembatan Banyiur

BANJARMASIN, Refrensi.id – DPRD Kota Banjarmasin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan perhitungan secara matang terkait anggaran penanganan Jembatan Banyiur. Langkah ini dinilai penting agar alokasi anggaran yang disiapkan sesuai dengan kondisi kerusakan dan kebutuhan perbaikan di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, mengatakan penanganan jembatan tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang jelas. Pemerintah daerah perlu memastikan jenis penanganan yang dibutuhkan sekaligus menghitung besaran biaya yang diperlukan.

Menurutnya, perencanaan tersebut juga perlu dibahas bersama dinas terkait dalam penyusunan APBD murni, sehingga anggaran yang dialokasikan nantinya benar-benar mencukupi kebutuhan pekerjaan.

“Berkaitan dengan penanganan Jembatan Banyiur, itu kan tidak serta-merta pemerintah langsung memperbaiki. Tentunya ada perhitungan dan dinas terkait harus menghitung benar berapa anggaran,” ujar Mathari.

Ia menegaskan, perhitungan yang cermat diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan tidak mengalami kekurangan saat proses penanganan dilaksanakan.

“Dan di APBD Murni kita bisa bicarakan dengan dinas terkait. Dan jangan sampai kita anggarkan tapi tidak cukup,” tuturnya.

Karena itu, Mathari meminta Dinas PUPR memastikan langkah yang akan diambil berdasarkan hasil perhitungan teknis dan kebutuhan di lapangan.

“Maka dari itu nanti kita minta PU untuk benar-benar menghitung dan tindakan apa yang akan diambil, apakah cukup nanti anggarannya,” lanjutnya.

Di sisi lain, penanganan Jembatan Banyiur menjadi perhatian setelah sejumlah bagian pondasinya dilaporkan mengalami patahan. Kerusakan tersebut terjadi setelah jembatan dilintasi truk besar yang melebihi batas berat yang diperbolehkan.

Kondisi itu membuat sejumlah bagian jembatan mengalami hentakan hingga menimbulkan kerusakan pada beberapa titik.

DPRD berharap perencanaan yang matang dapat menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam menentukan langkah penanganan yang tepat, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif sesuai kebutuhan infrastruktur masyarakat.